BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Fungsi politik adalah melakukan perumusan kehendak/kemauan
dari Negara (the formulation of the will of the state). Dengan demikian politik
itu bersangkut paut dengan Negara dan dengan sendirinya juga bersangkut paut
dengan pemerintahan dan kekuasaan. Sebaliknya dengan fungsi, Administrasi
Negara merupakan usaha-usaha melaksanakaan kehendak dari pada Negara (the
execution of the will of the state).
Layaknya seorang pemimpin, SBY banyak
mendapatkan penilaian, kesan dan kritik publik. Dalam berbagai media dan kesan
banyak pengamat, SBY adalah sosok pemimpin yang peragu, lamban dan tidak desisive.
Oleh karena itu, menurut mereka, SBY dianggap tidak cocok untuk meminpin negara
yang masih tertimpa krisis seperti Indonesia.
seorang presiden, harus mempunyai segudang
kualitas, seperti handal menangani kebijakan, sigap dalam mengambil keputusan, judgment
yang matang, intelektualitas yang tinggi, inovatif, berani mengambil resiko,
adaptif, naluri yang tajam, kepedulian terhadap masalah, tangguh mental, mau
interospeksi dan belajar dari kesalahan, mampu menentukan prioritas, gigih mencari
solusi, mampu memabaca perubahan zaman dan tren dunia, mampu beradaptasi,
akhlak yang baik, dan lain-lain.
Jika kita dapat mengenal baik dan dekat
dengan pemimpin kita sangatlah mudah mengetahui bagai mana sepak terjang
pemimpin kita itu dalam kinerja pemerintahannya, tetapi lain halnya dengan
mengenal hanya menggunakan rasa praduga dan isu politik yang menjatuhkannya,
kesan negatif terhadap kepemimpinan SBY seperti peragu dan lamban tidak akan
ada lagi. Yang terjadi justeru sebaliknya, kita akan berpandangan bahwa SBY
adalah sosok pemimpin yang mempunyai leadership type yang kokoh dan
pemimpin yang mempunyai kualitas yang mapan.
Kualitas itu bisa dilihat saat dia
menyelesaikan berbagai persoalan yang menimpa negeri ini. Dalam menyelesaikan
masalah Tsunami di Aceh, seumpamanya, dia menanganinya dengan tepat dan cepat.
Dia meninjau langsung kelapangan saat ada bencana. Pada saat terjadi bencana
Tsunami tersebut, SBY berada di Nabire Papua yang tertimpa Gempa lebih dulu.
SBY langusng terbang ke Aceh setelah mendengar berita bencana yang
meluluhlantahkan Aceh tersebut
Dalam hal ini penulis merangkum perjalanan
politik sepak terjang Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana
beliau selama dua periode memimpin indonesia ini yang penduduknya kaya akan
budaya dan adat, yang wilayah teroterialnya berupa nusantara kaya akan kekayaan
alam dan tidak luput juga kaya akan perpolitikannya karna diera pemerintahan
SBY ini keran demokrasi sangatlah terbuka lebar bagi rakyatnya yang pada
akhirnya adalah salah satu menjadi faktor kaya akan perpolitikannya.
B.
Rumusan Masalah
1. Apa pengertian Politik?
2. Bagaimana jalannya demokrasi pada
masa pemerintahan SBY?
3. Apa saja kekurangan dari sistem
demokrasi pada masa pemerintahan SBY?
4. Bagaimana
jalannya pemerintahan pada masa SBY?
5. Bagaimana
politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY?
C.
Tujuan
Penulisan Makalah
1. Mengetahui
pengertian politik
2. Mengetahui
bagaimana jalannya demokrasi pada masa pemerintahan SBY
3. Mengetahui
apa saja kekurangan dari sistem demokrasi pada masa pemerintahan SBY
4. Mengetahui
bagaimana jalannya pemerintahan pada masa SBY
5. Mengetahui
bagaimana politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Politik
Pemikiran mengenai politik
di dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan
Aristoteles yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai
masyarakat yang terbaik. Usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik ini
menyangkut bermacam macam kegiatan yang diantaranya terdiri dari proses
penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.
Berikut ini adalah pengertian dan definisi
politik menurut beberapa ahli:
IBNU AQIL
“Politik
adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih
jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rosulullah S.A.W”
ROD HAGUE
“Politik
adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai
keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan
perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya”
ANDREW
HEYWOOD
“Politik
adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan
mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti
tidak dapat terlepas dari gejala komflik dan kerjasama”
CARL
SCHMIDT
“Politik
adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan -
keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak”.
LITRE
“Politik
didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur Negara”
ROBERT
“Definisi
politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia”
Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat
disimpulkan bahwa politik adalah segala sesuatu yang erat
kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan
alokasi atau distribusi.
B. Demokrasi Pada Masa Pemerintahan SBY
Indonesia adalah Negara yang menganut sistem
demokrasi pancasila. Dalam arah kebijakan pembangunan Indonesia dibawah
pemerintahan SBY baik jangka panjang maupun menengah, pemerintah berupaya
mengajak segenap komponen bangsa untuk bersama-sama menyukseskan
program-program dan kebijakan pemerintah.
Berbicara mengenai
pembangunan perekonomian Nasional, perlu upaya penataan system pemerintahan
yang demokratis, beretika, santun, dan berkeadilan. Ciri Negara maju adalah
demokrasi yang berjalan tertib. Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang
meletakkan kekuasaan tertinggi pada aspirasi mayoritas masyarakat. Di pemerintahan SBY, kita
melihat betapa proses demokrasi berjalan lancar. Pesta demokrasi dalam pemilu
presiden, memberikan signal positif bahwa pemerintahan yang dipimpin
SBY-Budiono berhasil mengawal agenda reformasi demokrasi berjalan direl yang
tepat.
Olehnya itu,
seluruh masyarakat Indonesia di negeri ini berperan serta dalam pesta demokrasi
memilih pemimpin yang bervisi memberantas korupsi, selalu bekerja keras. Sistem
demokrasi harus terus digelorakkan. Merawat system ini pun berada di pundak
masyarakat Indonesia.
Demokrasi adalah
instrument untuk mensejahterakan segenap rakyat Indonesia. Hal ini ditandai
dengan solidaritas dan kepedulian, kebersamaan, kekompakkan, dalam mendukung
pemimpin yang telah dipilih masyarakat dalam partisipasi pesta demokrasi pemilu
presiden.
Demokrasi dalam
pemerintahan SBY, memberikan ruang yang maksimal kepada semua elemen masyarakat
yang tergabung dalam Ormas, LSM, Lembaga, Komunitas, Mahasiswa untuk
mengekspresikan pendapat dan inovasinya kedalam sistem pembagunan Indonesia.
Demokrasi kita
telah berjalan maju, meski dalam perjalanan kerap kali mengalami benturan,
hambatan, bahkan diciderai oleh pelaku demokrasi itu sendiri. Media sebagai
pilar ke tiga demokrasi yang ikut meramaikan sosialisasi peran dan fungsi
demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harusnya mampu menjadi
benteng akal sehat, pencetus, pelopor, pengawal, proses demokrasi yang sehat
dan bermartabat.
Di
bawah kepemimpinan SBY, kita mampu bersama-sama untuk ikut melebur mewujudkan
cita-cita membangun Indonesia lebih ramah, lebih sejahterah dan lebih
bermartabat.
C. Kekurangan Sistem Demokrasi Pada Masa
Pemerintahan SBY
Di era kepemimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY), kebebasan demokrasi diakui, tapi hukum
tidak tegak. Akibatnya semua serba transaksional dan korupsi kian
jadi.“Sekarang ini dimana-mana serba korupsi dan serba dibeli. Itu karena
demokrasi tanpa disertai penegakan hukum. Sekarang justru kekuasaan
mengangkangi hukum,”.
Dalam kondisi seperti inilah, Gerakan
Indonesia Bersih (GIB) terus-menerus mengajak masyarakat untuk jangan sampai
terlupa dengan kasus-kasus besar korupsi, seperti skandal Bank Century, mafia
pajak, dan lainnya. Untuk itu, mengadakan kegiatan untuk mengangkat buku-buku
yang membongkar korupsi besar di negeri ini untuk diadili dalam suatu Mahkaham
Intelektual (MI).
MI ini gagasan aktivis GIB untuk melawan
korupsi. MI didesain mirip pengadilan sebagai forum pertanggung jawaban publik
mengenai korupsi dan penyalahgunaan wewenang para pejabat publik.
Sementara itu, pakar politik dari UI Boni
Hargens menyatakan, sekarang ini sudah begitu banyak kritik keras disampaikan,
tapi semuanya lewat begitu saja. “Sekarang sudah sampai pada kata-kata sudah
tak bermakna lagi. Semua sudah keluar, tapi tidak ditanggapi untuk perbaikan
negara.”
D.
Jalannya Pemerintahan Pada Masa SBY
Dibanding presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
tercatat paling banyak membongkar-pasang menterinya. Era Presiden Megawati tidak terjadi
pergantian menteri. Masa sebelumnya ketika dipimpin Abdurahman Wahid dari 26
Oktober 1999-Mei 2000 terjadi pergantian lebih dari lima menteri.
1. 5 Desember 2005
Pergantian pertama Kabinet
Yudhoyono, ketika itu mencoba merespons kritik masyarakat yang menilai kinerja
para menterinya lambat. Namun Presiden mempertahankan menteri hasil koalisi
meskipun berkinerja biasa saja.
"Kapal harus berlayar. Yang tidak ada
gunanya kita ganti dengan awak yang lain. Ini fair, adil. Ini etika
pemerintahan," SBY menjelaskan langkah pergantian kabinetnya.
Sementara itu, Partai
Golkar yang diwakili Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono cukup senang
karena Presiden memenuhi permintaannya. “Silakan reshuffle,” kata Agung,
“tapi jangan untuk yang dari Golkar, yaitu Aburizal Bakrie dan Fahmi Idris.”
Dalam pergantian ini Sri Mulyani ditunjuk memimpin Kementerian Keuangan.
Ø Menteri
Koordinator Perekonomian Boediono menggantikan Aburizal Bakrie
Ø Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Aburizal Bakrie menggantikan Alwi Shihab
Ø Menteri
Perindustrian Fahmi Idris menggantikan Andung Nitimiharja
Ø Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Erman Soeparno menggantikan Fahmi Idris
Ø Menteri Negara Kepala Bappenas Paskah Suzetta
menggantikan Sri Mulyani Indrawati
Ø Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati menggantikan Jusuf Anwar
2. 7 Mei 2007
Yang mengejutkan dalam pergantian kali ini adalah
terdepaknya Yusril Ihza Mahendra dari kursi Menteri Sekretaris Negara. Yusril
ketika itu merupakan tokoh penting yang turut membantu SBY dalam pemilihan
presiden 2004. Pergantian
dikritik pendukung Yusril. Ali Mochtar Ngabalin bersuara keras. “Sebagai
pemegang saham seri A, bahkan A utama, kami percaya Presiden dan wakilnya tidak
menzalimi PBB,” ujarnya. Dia juga tidak puas kabar pencopotan Yusril
disampaikan melalui Sudi Silalahi.
Menteri
baru:
- Menteri Perhubungan
Jusman Syafii Djamal
-
Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata
- Menteri Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy
- Menteri Komunikasi dan
Informatika Muhammad Nuh
- Menteri Dalam Negeri
Mardiyanto
- Jaksa Agung Hendarman
Supandji
Menteri beralih posisi:
- Menteri Negara BUMN
Sofyan Djalil
- Menteri Sekretaris Negara
Hatta Rajasa
Menteri yang lengser:
- Hamid Awaludin (Menteri
Hukum dan HAM)
- Yusril Ihza Mahendra
(Menteri Sekretaris Negara)
- Sugiharto (Menteri Negara
BUMN)
- Saifullah Yusuf (Menteri
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal)
- Abdul Rahman Saleh (Jaksa
Agung
3. 20 Mei 2010
Pergantian kali ini hanya satu posisi. Menteri Keuangan
Sri Mulyani digantikan oleh Agus Martowardojo. Pergantian Sri Mulyani menyusul
pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Keuangan. Pada kuliah umum tentang
“Kebijakan Publik dan Etika Publik” di Ritz-Carlton, Sri Mulyani mengutarakan
alasan pengunduran dirinya. “Sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi
dikehendaki dalam situasi politik di mana perkawinan keputusan itu begitu
sangat dominan,” ujarnya.
Sri
Mulyani menambahkan, “Orang bilang kartel, saya bilang itu kawin.”. Dia juga
tidak merasa kalah dengan mengundurkan diri.
4. 17 Oktober 2011
Dalam pergantian kali ini, menurut pengamat politik
Komaruddin Hidayat, presiden seperti tersandera oleh partai politik. Hasilnya
adalah perombakan kabinet yang kompromistis.
"SBY
ingin menunjukkan bahwa dia menanggapi kritik masyarakat tapi tetap
mengakomodasi orang-orang partai," ujar Rektor UIN Syarif Hidayatullah
itu. Kontroversi yang dapat dilihat masyarakat, Presiden tetap mempertahankan
menteri yang diduga terlibat korupsi seperti Andi Mallarangeng dan Muhaimin
Iskandar.
Ø Menteri Hukum dan HAM Amir
Syamsuddin menggantikan Patrialis Akbar
Ø Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar
menggantikan E.E. Mangindaan
Ø Menteri BUMN Dahlan Iskan
menggantikan Mustafa Abubakar
Ø Menteri Perumahan Rakyat
Djan Farid menggantikan Suharso Monoarfa
Ø Menteri Perdagangan Gita
Wiryawan menggantikan Mari Elka Pangestu
Ø Kepala Badan Intelijen
Negara (BIN) Marciano Norman menggantikan Sutanto
5. 15
Januari 2013
Pergantian
diawal tahun 2013 merupakan efek ditetapkannya Andi Mallarangeng menjadi
tersangka kasus Hambalang. Andi langsung
mengundurkan diri dari jabatnnya. Roy Suryo Notodiprojo dilantik sebagai
pengganti Andi pada 15 Januari.
E.
Politik Luar Negeri Indonesia Pada
Masa Pemerintahan SBY
Politik luar negeri sebuah negara merupakan suatu
bentuk siasat yang digunakan suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain
untuk dapat mencapai kebijakan luar negeri sesuai dengan kepentingan
nasionalnya. Politik luar negeri yang dianut setiap negara terhadap negara lain
berbeda- beda sesuai dengan kepentingan nasional masing- masing.
Memahami haluan dan bentuk politik luar
negeri suatu negara terutama negara sendiri merupakan suatu hal yang perlu
dilakukan agar mampu melakukan analisis kebijakan secara efektif dan efisien.
Kamis, 16 Februari 2012 lalu diadakan sebuah seminar mengenai politik luar
negeri Indonesia di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina dengan
narasumer utama Dr. Santo Darmosumarto yang merupakan Pembantu Asisten Staf
Khusus Hubungan Internasional Presiden Repulik Indonesia.
Dalam seminar yang bertajuk Politik Luar
Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden SBY’ ini disampaikan mengenai
konteks politik luar negeri RI yang menyangkut aspek domestik dan aspek
kawasan. Dalam aspek domestik termasuk pula mengenai reformasi dan demokrasi.
Semakin stabil dan terkonsolidasi demokrasi di Indonesia, maka akan semakin
terbukanya kesempatan tumbuhnya Islam berdampingan dengan modernitas. Demokrasi
yang berhasil di Indonesia akan memicu demokrasi di negara- negara lain pula.
Demokratisasi dalam politik luar negeri RI digalakkan melalui peran DPR RI dan
juga melalui civitas akademika serta seluruh anggota masyarakat.
Dalam hal ini peran pers dan media massa yang
terbuka sangat besar dalam hal pembentukan opini publik agar masyarakat
memahami perkembangan luar negeri dan arah perspektif luar negeri terhadap
Indonesia. Masyarakat juga mampu memberi masukan atas isu hubungan
internasional yang perlu diperhatikan Indonesia. Keberadaan otonomi daerah yang
berhasil juga mampu menjadi media promosi Indonesia yang mencerminkan dan
membutuhkan koordinasi antar instansi pemerintahan yang baik.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia
juga tengah menjadi sorotan di mata internasional. Saat ini, Indonesia
menduduki posisi ke- 3 sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi
terpesat di Asia setelah RRT dan India. Indonesia juga telah berhasil beberapa
kali membuktikan ketahanan ekonominya dalam menghadapi keadaan kritis terutama
beberapa waktu lalu saat krisis global berlangsung. Hal ini dalam konteks
regionalisme internasional, Indonesia telah menjadi salah satu bukti
kebangkitan negara- negara Asia, konstelasi negara G- 20 dan ASEAN sebagai
poros utama kawasan. Sebagai bukti bahwa kini Indonesia dipandang aman oleh
pihak internasional ialah bahwa Indonesia pada tahun 2011 lalu berhasil menjadi
tuan rumah bagi East Asia Summit (KTT Asia Timur) yang menjembatani kepentingan
negara- negara Asia Timur dan Asia Tenggara.
Saat ini dengan adanya perubahan hubungan
dengan negara- negara barat dan perubahan dengan negara- negara komunis maupun
mantan komunis, maka terdapat pula perubahan isu- isu yang menjadi konsentrasi
utama. Pemerintah Indonesia kini mengarahkan politik luar negerinya kepada isu-
isu demokrasi, HAM, lingkungan hidup, ketahanan pangan, krisis energi dan
krisis utang di Eropa.
Pendekatan politik luar negeri yang dilakukan
oleh Presiden SBY memiliki beberapa ciri sebagai berikut:
·
Opportunity
Driven, yaitu mendayagunakan segala kesempatan yang ada secara optimal.
·
Win
Win Solution, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
·
Constructive,
yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan- kegiatan yang mendorong
terciptanya kestabilan regional.
·
Rasional
dan Pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir dan perimbangan keputusan
serta berpikir secara pragmatis atau manfaat.
·
Soft
Power, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara- cara halus dalam melakukan
diplomasi seperti yang dilakukan di negara- negara Canada, Norwegia dan
Australia.
·
Personal,
yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap- tiap negara untuk
mengamil hati dan menjalin persahabatan.
Dengan
pendekatan yang dianut tersebut, maka Presiden SBY menerapkan politik luar
negeri yang konstruktif untuk membangun stabilitas nasional dan internasional
dengan membawa semboyan All Directions Foreign Policy (Politik luar negeri
ke segala arah). Hal ini berarti bahwa Indonesia tidak hanya memihak ke satu
pihak saja, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Selain itu, Indonesia juga menganut paham A Million Friends, Zero Enemy yang
artinya merangkul sebanyak- banyaknya kawan dengan menggunakan soft power
sehingga meminimalisir kemungkinan adanya musuh. Harapan- harapan terhadap
politik luar negeri Indonesia dibangun dengan sistem bridge builder, consessus
builder dan resolusi conflict.
Instrumen-
instrumen yang digunakan Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri
antara lain ialah partisipasi Indonesia dalam forum- forum kawasan maupun
internasional seperti ASEAN, PBB, G-20, APEC, ASEM maupun WTO. Di samping itu
kunjungan kenegaraaan beragai kepala negara asing ke Indonesia juga mencitrakan
semakin bertumbuhnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia dan semakin
banyak hubungan bilateral yang mampu dijalin pemerintah Indonesia dengan luar
negeri.
Selain
aspek negara dan pemimpin, masyarakat juga mampu berpartisipasi dalam politik
luar negeri Indonesia yaitu dengan turut serta dalam erbagai program pertukaran
belajar dan budaya. Hal ini menunjukan diplomasi yang dilakukan melalui soft
power.
Dampak
dan realisasi dari berbagai bentuk kebijakan politik luar negeri terseut ialah
bahwa saat ini Indonesia merupakan poros kekuatan ASEAN dan menjadi Co- Chair
pada New Asia- Africa Strategic Partnership. Selain itu, dialog intensif yang
terjalin dengan negara- negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan
Australia juga membuka lebih mudahnya terjadi perlindungan hukum agi warga
negara Indonesia yang berada di luar negeri. Perbaikan citra Indonesia sebagai
negeri yang damai, indah dan kaya budaya juga mampu memberi sumbangsihnya
tersendiri terutama dalam bidang kepariwisataan.
Dalam
menjalankan strategi politik luar negeri, keberadaan Departemen Luar Negeri
saja tidaklah cukup. Saat ini terdapat suatu badan yang bergerak secara
khusus dalam hal hubungan luar negeri Indonesia yaitu Staf Khusus
Presiden bidang Hubungan Internasional. SKP- HI memiliki misi dan tugas, yaitu:
1.
Memberi
layanan kepada Presiden RI
2.
Melakukan
koordinasi dan kerjasama erat
3. Memberi
informasi, analisis mengenai isu- isu dari bidang hubungan internasional
4. Mempromosikan
Presiden RI sebagai “Internasional Statesman”
5. Meningkatkan
kapasitas politik luar negeri bebas aktif Indonesia
6. Meningkatkan
peran dan relevan Indonesia di kawasan dunia
7. Mempromosikan
pemahaman dan dukungan dari komunitas internasional
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Peningkatan citra
pemerintah ini tampak senada dengan bertahannya citra Presiden dan tingkat
kebanggaan publik terhadapnya. Dengan kata lain, keberadaan dan setting politik
Presiden sejauh ini masih menjadi kekuatan penopang wibawa pemerintahan di mata
masyarakat. Jajak pendapat menunjukkan citra Presiden pada triwulan ini cukup
tinggi, yakni 54,5 persen, jauh di atas citra pemerintahan sebesar 39,2 persen.
Posisi itu bisa menjadi berubah dengan sejumlah perkembangan terbaru.
Persoalan pertama terkait
keputusan SBY merangkap jabatan publik dengan jabatan di Partai Demokrat.
Keputusan ini juga bertolak belakang dengan visi SBY yang ingin menjadikan
Demokrat partai modern yang bebas kultus individu dan patronase politik. Jajak
pendapat memperlihatkan sebagian besar Politisi mengkhawatirkan rangkap jabatan
akan cenderung merugikan kepentingan publik. Selain itu, lebih dari separuh
responden juga pesimistis keputusan SBY efektif mengembalikan elektabilitas
Demokrat pada Pemilu 2014.
Kinerja Presiden juga akan
disorot terkait persoalan laten, yakni belum beresnya pembenahan institusi
negara, khususnya yang berimplikasi pada ”ketegangan” di berbagai level antara
TNI dan Polri. Posisi kelembagaan yang tak kunjung mapan, terutama dalam
konteks reformasi TNI-Polri, akan memicu konflik yang makin terbuka dan vulgar.
Sejauh mana pemerintahan
SBY memenuhi kebutuhan, menyelesaikan persoalan, dan mengembalikan rasa
keadilan publik akan memengaruhi rapor kinerja pemerintahan SBY di tahun
terakhir masa pemerintahan SBY.
DAFTAR PUSTAKA
Faisal,
Sanafiah. 1989. Sistem Politik Indonesia,
CV. Rajawali. Jakarta
Karim M, Rusli. 1991. Perjalanan Partai Politik di Indonesia :
Sebuah Potret Pasang Surut, CV. Rajawali. Jakarta.
LP3ES. 1995. Analisa Kekuasaan Politik di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES
Indonesia. Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar